Tadi siang saya dapat laporan dari anak buah saya yang sedang ada di konter, bahwa beberapa kali transaksi pulsa tersendat-sendat karena ada laporan bahwa nomor yang sedang di top up sedang dalam hard cluster, meski akhirnya bisa juga di top up. Mengecewakan dan memperlambat proses top up memang.
Beberapa waktu lalu, para pedagang pulsa, termasuk saya sebagai distributor dan penjual retail, menolak mentah-mentah sistem hard cluster yang diterapkan operator. Protes tersampaikan melalui email bahkan ada yang melakukan demo dan long march. Protes paling keras ditujukan kepada Telkomsel. Bahkan operator yang mengaku paling Indonesia itu dituding lebih 'menganak-emaskan' pasar modern, sedangkan pedagang pulsa kecil sebatas 'anak tiri'.
Telkomsel harusnya menyadari bahwa yang menjadi ujung tombak operator dalam membangun pasar seluler di Tanah Air adalah pedagang kecil. Dimana mereka bergerilya langsung menyentuh pengguna akhir di tengah masyarakat.
Ironisnya, posisi pedagang pulsa ini belakangan kian terhimpit. Hal itu lantaran diterapkannya sistem hard cluster yang membatasi gerak bisnis para penjual dalam menjajakan pulsa kepada pelanggan.
Singkatnya begini, ketika penjualan saya beroperasi di Tanah Grogot (Kaltim), maka saya dibatasi untuk menjual pulsa di luar cluster saya (Tanah Grogot). Jadi jika ada teman atau keluarga saya yang tinggalnya di Jakarta atau cluster lain mau membeli pulsa, maka tidak bebas. Bisa dilakukan, tapi porsinya cuma 20%. Sedangkan sisanya, yang 80% penjualan harus dilakukan di dalam cluster.
Setiap transaksi itu akan tercatat dalam sistemnya Telkomsel, dan kalau melanggar atau melebihi maka kuota saya akan dikurangi, dan akan begitu terus hingga kuota habis dan chip dimatikan.
Sementara itu, kondisi berbeda diterapkan kepada pasar modern, seperti Bank melalui ATM, Carefour, Indomart, Alfamart, dan sejenisnya. Di mana mereka dianggap mendapat perlakuan istimewa dengan jumlah pasokan yang tidak terbatas dan bebas melakukan penjualan pulsa tanpa memperhatikan keberadaan nomor ponsel yang hendak di isi di manapun mereka berada.
Latar Belakang
Hubungan operator dengan saluran penjualannya ini terbilang mengalami pasang surut. Hal ini dimulai pada 2010 dengan berlakunya sistem hard cluster dalam distribusi pulsa elektrik oleh tiga operator besar (Telkomsel, Indosat, dan XL). Kebijakan ini dinilai merugikan pedagang kecil.
Kronologinya, pada 2010 diberlakukan clusterisasi dealer. Tahapan ini dilakukan hampir serempak oleh tiga operator tersebut pada pertengahan 2010. Pada tahapan ini, diberlakukan penataan ulang chip top up (chip isi ulang milik pedagang).
Pada 2011 diberlakukan clusterisasi pelanggan (soft cluster). Kebijakan ini memberlakukan aturan dimana pengisian pulsa (top up) harus dilakukan dari chip top up RS Cluster bersangkutan dan untuk diisikan untuk nomor yang berada di cluster yang bersangkutan.
Untuk Telkomsel, area cluster didasarkan oleh area penjualan autorized distributor (AD) Telkomsel, area ini terdiri dari beberapa kecamatan atau kota kabupaten.
Dalam kebijakan ini, memberikan batasan berupa KPI yang mencantumkan batasan topupouter cluster dan batasan top up cross region. Saat dilakukan transaksi tidak tampak, kegiatan tersebut sesuai regulasi distribusi atau tidak, pihak AD hanya menerima report dari top up resellernya setelah proses transaksi.
Pada 2012 diberlakukan regulasi yang sama dengan perubahan pada batasan transaksi outer cluster dan cross region (lebih kecil)
Protes paling keras dilontarkan oleh para pedagang kepada Telkomsel yang mulai menjalankan kebijakan tersebut sejak tahun lalu. Pasalnya, Telkomsel memegang porsi terbesar penjualan pulsa yakni mencapai 60%, disusul XL dan Indosat sebesar 30 persen, dan sisanya operator lain.
Beberapa waktu lalu, para pedagang pulsa, termasuk saya sebagai distributor dan penjual retail, menolak mentah-mentah sistem hard cluster yang diterapkan operator. Protes tersampaikan melalui email bahkan ada yang melakukan demo dan long march. Protes paling keras ditujukan kepada Telkomsel. Bahkan operator yang mengaku paling Indonesia itu dituding lebih 'menganak-emaskan' pasar modern, sedangkan pedagang pulsa kecil sebatas 'anak tiri'.
Telkomsel harusnya menyadari bahwa yang menjadi ujung tombak operator dalam membangun pasar seluler di Tanah Air adalah pedagang kecil. Dimana mereka bergerilya langsung menyentuh pengguna akhir di tengah masyarakat.
Ironisnya, posisi pedagang pulsa ini belakangan kian terhimpit. Hal itu lantaran diterapkannya sistem hard cluster yang membatasi gerak bisnis para penjual dalam menjajakan pulsa kepada pelanggan.
Singkatnya begini, ketika penjualan saya beroperasi di Tanah Grogot (Kaltim), maka saya dibatasi untuk menjual pulsa di luar cluster saya (Tanah Grogot). Jadi jika ada teman atau keluarga saya yang tinggalnya di Jakarta atau cluster lain mau membeli pulsa, maka tidak bebas. Bisa dilakukan, tapi porsinya cuma 20%. Sedangkan sisanya, yang 80% penjualan harus dilakukan di dalam cluster.
Setiap transaksi itu akan tercatat dalam sistemnya Telkomsel, dan kalau melanggar atau melebihi maka kuota saya akan dikurangi, dan akan begitu terus hingga kuota habis dan chip dimatikan.
Sementara itu, kondisi berbeda diterapkan kepada pasar modern, seperti Bank melalui ATM, Carefour, Indomart, Alfamart, dan sejenisnya. Di mana mereka dianggap mendapat perlakuan istimewa dengan jumlah pasokan yang tidak terbatas dan bebas melakukan penjualan pulsa tanpa memperhatikan keberadaan nomor ponsel yang hendak di isi di manapun mereka berada.
Latar Belakang
Hubungan operator dengan saluran penjualannya ini terbilang mengalami pasang surut. Hal ini dimulai pada 2010 dengan berlakunya sistem hard cluster dalam distribusi pulsa elektrik oleh tiga operator besar (Telkomsel, Indosat, dan XL). Kebijakan ini dinilai merugikan pedagang kecil.
Kronologinya, pada 2010 diberlakukan clusterisasi dealer. Tahapan ini dilakukan hampir serempak oleh tiga operator tersebut pada pertengahan 2010. Pada tahapan ini, diberlakukan penataan ulang chip top up (chip isi ulang milik pedagang).
Pada 2011 diberlakukan clusterisasi pelanggan (soft cluster). Kebijakan ini memberlakukan aturan dimana pengisian pulsa (top up) harus dilakukan dari chip top up RS Cluster bersangkutan dan untuk diisikan untuk nomor yang berada di cluster yang bersangkutan.
Untuk Telkomsel, area cluster didasarkan oleh area penjualan autorized distributor (AD) Telkomsel, area ini terdiri dari beberapa kecamatan atau kota kabupaten.
Dalam kebijakan ini, memberikan batasan berupa KPI yang mencantumkan batasan topupouter cluster dan batasan top up cross region. Saat dilakukan transaksi tidak tampak, kegiatan tersebut sesuai regulasi distribusi atau tidak, pihak AD hanya menerima report dari top up resellernya setelah proses transaksi.
Pada 2012 diberlakukan regulasi yang sama dengan perubahan pada batasan transaksi outer cluster dan cross region (lebih kecil)
Protes paling keras dilontarkan oleh para pedagang kepada Telkomsel yang mulai menjalankan kebijakan tersebut sejak tahun lalu. Pasalnya, Telkomsel memegang porsi terbesar penjualan pulsa yakni mencapai 60%, disusul XL dan Indosat sebesar 30 persen, dan sisanya operator lain.
1 komentar:
informasi yang menarik sekali min, thanks sudah share...
timah solder
Posting Komentar